Desa Bandaran

2.2.    KONDISI PEMERINTAHAN DESA

    Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

           2.2.1.    PEMBAGIAN WILAYAH

                                       Di desa Bandaran dibagi menjadi 6 Dusun yang terdiri dari 2 RW dan 8 RT, pembagiannyanya selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Dusun Krajan 1 terdiri dari 1 RT
2. Dusun Dawuhan terdiri dari 1 RW dan 1 RT
3. Dusun Antrukan terdiri dari 1 RT
4. Dusun Mengare terdiri dari 1 RW dan 2 RT
5.   Dusun Sumber Moto dari  2 RT
6. Dusun Gempol dari 1 RT

            2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

                       2.2.2.1    Wewenang Desa

            Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

2.2.2.2     Kedudukan Desa

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/ kota, dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2.1.3     Stuktur  Organisasi

Stuktur  Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

  Bagan II

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Bandaran

Bagan III

Struktur TP PKK DESA

Desa Bandaran